On Law

Tata Peraturan Kampus Ekosentris: Sebuah Usaha Perwujudan Kondisi Ideal Kampus Hijau

1         Keadaan Mutakhir

Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak berdiri pada tahun 1949 sudah mendeklarasikan diri sebagai kampus kerakyatan. Konsekuensi sebagai kampus kerakyatan adalah pengelolaan, pemanfaatan peruntukan lahan yang ramah lingkungan, karena bagaimanapun rakyat (manusia) adalah bagian dari alam yang mana pada perkembangannya campur tabngan manusia terhadap lingkungan inilah yang kemudian membawa perubahan pada lingkungan. Pengelola kampus UGM mengklaim, dalam paparan konsep educopolis UGM, telah melakukan penanaman pohon-pohon penghijauan, pembangunan pedestrian, dan penataan pedagang kaki lima menjadi pengusaha kecil yang direlokasi sesuai dengan konsep kampus educopolis[1].

Ketika Sudjarwadi menjabat sebagai Rektor UGM ke-13 pada tahun 2007, beliau mempunyai cita-cita untuk memajukan Kampus Kerakyatan sebagai salah satu perguruan tinggi dengan prestise yang dapat diakui oleh dunia internasional. Status UGM sebagai World Class Research University (WCRU) merupakan tujuan utama Sudjarwadi dalam misi besarnya. Namun untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh UGM agar status terhormat itu dapat dikuasainya. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan status WCRU adalah jadinya Universitas Gadjah Mada sebagai kampus educopolis.

Apa itu educopolis? Seperti yang bisa dilihat, kata “educopolis” merupakan gabungan antara 2 kata dari bahasa Yunani. “Educo” yang artinya pendidikan dan “polis” yang artinya kota. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, educopolis mempunyai arti sebagai “Kota Pendidikan”. Tujuan kampus educopolis adalah untuk menciptakan sebuah kampus dimana seluruh kebutuhan mahasiswa bisa didapatkan dalam zona dan ruang kampus itu sendiri. Penjelasan yang lebih mudah adalah, mahasiswa tidak perlu repot-repot pergi jauh untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari pelayanan kesehatan, pelayanan publik, hunian mahasiswa (asrama), pusat makan dan jajanan, zona rekreasi, sarana dan prasarana lainnya akan disediakan oleh kampus.

Konsep ini digadang-gadang sebagai konsep ideal dalam menanggapi isu ekologi yang menunjang proses pembelajaran serta sesuai dengan visi kampus. Salah seorang dari Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset UGM menjelaskan, “yang dimaksud Educopolis yakni lingkungan yang kondusif untuk proses pembelajaran dalam konteks pengembangan kolaborasi multidisiplin dan tanggap terhadap isu ekologis dan visi universitas”[2].

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Apakah sudah sesuai dengan paparan konsep sebagaimana klaim pihak kampus UGM? Salah seorang Mahasiswa UGM yang aktif dibidang advokasi UGM pernah menganalisis bahwa konsep ini memiliki efek samping yang justru berlawanan dengan tujuan mulia educopolis. Mengambil contoh dari salah satu implementasi lapangan dari konsep Educopolis adalah pemberlakuan KIK serta kelengkapannya berupa portal dengan sistem penjagaan. Pemberlakuan KIK ini diharapkan bisa membatasi akses masyarakat yang tidak berkepentingan dengan UGM sehingga menjaga ketenangan proses perkuliahan dan menekan potensi kecelakaan lalu lintas, polusi udara, polusi suara, dan pelanggaran hukum di kawasan kampus. Selain itu, sistem ini mengurangi penggunaan kertas (karcis) dalam pengawasan keamanan kendaraan warga kampus dan pencegahan dari tindak pencurian.

Kenyataan dilapangan justru berbanding terbalik dengan idelita yang direncakan. Pemberlakuan KIK dengan sistem portal justru semakin menambah antrian kendaraan untuk masuk kampus. Dengan meningkatnya volume antrian kendaraan, tak urung terjadi adalah asap-asap knalpot motor yang berdekatan satu sama lain serta panjangnya antrian justru membuat suasana kian polutif baik udara maupun suara. Hal ini seharusnya tidak pernah terjadi, jika memang konsep Educopolis dapat dirancang dengan antisipasi maksimal termasuk memperhitungkan kemungkinan penumpukan antrian pada jam-jam sibuk.

2         Konsep Peraturan Ekosentris

Perwujudan kondisi ideal tatanan kampus, pengelolaan dan pengembangan aset kampus serta pengelolaan fisik kampus tidak terlepas dari kebutuhan akan peraturan yang mumpuni sebagai landasan yang jelas. Dalam hal ini kajian tentang peraturan kampus yang perlu perumusan ini justru hampir tidak pernah mendapat porsi yang cukup untuk mendapat perhatian. Perencanaan yang baik akan muncul dari dasar pijakan yang baik pula, hal ini bisa ditarik dari peraturan yang menjadi tolok ukurnya. Peraturan di UGM yang menjadi landasan adalah Rencana Induk Pengembangan Kampus 2005-2015 (RPIK) yang berlandaskan Statuta UGM. Isi RPIK UGM diantaranya adalah konsep dan prinsip pengembangan fisik kampus meliputik klaster-klaster serta blok pendukung di sekitarnya.

Sayangnya RPIK ini kemudian tidak dapat menjelaskan apakah dalam penyusunannya sudah melalui tahapan yang ideal. Dalam ilmu perancangan peraturan dijelaskan bahwa penyusunan sebuah peraturan harus memenuhi syarat-syarat serta melewati tahapan ketat yang memperjelas urgensi penyusunan dan kajian lengkap terkait dampatnya secara sosiologis. Salah satu metode pemecahan masalah dalam ilmu perancangan adalah Metodologi ROCCIPI, yaitu suatu metode dengan melalui pendekatan fakta-fakta yang ada dan dikembangkan berdasarkan pengalaman (factual approach base on experience). Melalui metode ini kita dapat mengenali permasalah secara detil untuk mempernudah identifikasi masalah mengenali masalah dengan memperhatikan masalah yang paling utama, mencari penjelasan tentang faktor-faktor penyebab perilaku bermasalah, mengusulkan berdasarkan hipotesa yang telah ditentukan, dan memantau dan menilai pelaksanaan dengan menyertakan mekanisme pemantauan yang cukup.

Metode ROCCIPI ini kemudian dijabarkan dalam dua faktor utama yaitu faktor subyektif dan obyektif. faktor-faktor subyektif: faktor-faktor yang ada pada diri (internal) pemegang peran : interest (kepentingan); ideologi (nilai dan sikap). faktor-faktor obyektif: faktor-faktor yang ada diluar diri pemegang peran : rule (aturan); opportunity (kesempatan); capacity (kemampuan); communication (komunikasi); process (proses)[3]. Melalui metode ini pula dapat diketahui bahwa perancangan peraturan ekosentris dapat menjadi jawaban dalam perwujudan kondisi ideal tatanan kampus, pengelolaan dan pengembangan aset kampus serta pengelolaan fisik kampus.

Bahwa pada dasarnya perwujudan kondisi ideal tatanan kampus, pengelolaan dan pengembangan aset kampus serta pengelolaan fisik kampus adalah sebuah proses “hidup dalam kehidupan”, sebagaimana dikenal dalam falsafah Jawa Hamemayu Hayuning Bawono[4]. Bahwa hendaknya perwujudan kondisi ideal tatanan kampus meliputi Selaras-Menjaga Kelestarian dan Keselarasan Hubungan dengan Tuhan, Alam, dan Manusia yang dikelola secara dan oleh Akal Budi Luhur, Jati Diri/Pribadi yang Berbudi Luhur. Setiap kegiatan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofi hamemayu hayuning bawana yang sangat peduli lingkungan hidup untuk menuju arah pembangunan yang berkelanjutan.


[1] Gusti Grehenson, “UGM akan menjadi Kampus Educopolis”, url: http://www.ugm.ac.id/id/berita/2112-ugm.akan.menjadi.kampus.educopolis, dipublikasikan pada tanggal 19 Desember 2009, diakses pada tanggal 29 November 2013

[2] Tim Jurnalis tanyakampus.com, “Ciptakan Kampus Educopolis, UGM Segera Berlakukan KIK”, url: http://info.tanyakampus.com/ciptakan-kampus-educopolis-ugm-segera-berlakukan-kik-3, dipublikasikan pada tanggal 22 Mei 2013, diakses pada tanggal 29 November 2013

[3] Luan, Wang. “ROCCIPI Analysis on Problems of Community Public Health Service Funding of Shanghai.” Medicine and Society 3 (2012): 022.

[4] Harsono, Dwi. “Reign to the People: The Application of “Democratic Monarchy” in Yogyakarta1.” Diamond 21 (2002): 4.

Advertisements
Standard