Filosofi, Hukum

Politik dan Kesementaraan yang Abadi

Pertumbuhan dan perkembangan politik pasca reformasi menemukan dirinya berkubang dalam kenyamanan artifisial. Konteksnya sesederhana perdebatan nir-substansi, sebut saja Pilkada yang katanya diributkan apakah dipilih oleh wakil rakyat kita yang mulia di kursi-kursi istimewa DPRD atau rakyat langsung dimana bersumbernya legimasi politik.

Pertumbuhan politik kita menjurus naik seiring terbukanya kebebasan demi kebebasan sebagaimana amanah ratifikasi ICCPR dan ICESCR serta adopsi UDHR. Politik kita tumbuh dalam rupa meningkatnya jumlah pemilih, menghangatnya perdebatan poltik praktis di media sosial, kemajemukan yang semakin mengemuka, protes demi protes yang mengalir dan kuasa atas kesadaran berpolitik yang semakin meluas. Sayangnya, perkembangan politik kita seakan malah involutif. Menjadi regresif ditengah pertumbuhan politik. Apa pasal? Ruang-ruang ekspresi publik serta-merta menjadi diskotik ketimbang angkringan sokratik. Debat satu dengan yang lainnya tidak berarah pada progres kebangsaan yang berorientasi tujuan melainkan terjebak dalam diskursus kacangan ala warung remang-remang.

Menariknya politik adalah lahan yang rajin memproduksi kurva-kurva ‘baru’ dalam kontur yang seringkali tidak menarik untuk terus-menerus diberi perhatian. Pandangan publik lantas beralih dari Flo, BBM atau Pak Beye yang belakangan dipotret sedang menyupiri Mas Jokowi saat menaiki mobil elektrik VVIP-nya kepada ‘diskursus akbar’ Pilkada. Bukankah bagus, rakyat kan tidak mau dibodohi terus dengan berita-berita tidak penting yang memojokkan mahasiswi S2 yang malang itu? BBM juga polemik tak pernah habis yang kurang-lebih juga dagangan politik para elit yang tak pernah menunjukkan wibawa ‘elected’-nya. Lagi-lagi, sayangnya, beralihnya satu pandangan ke pandangan lain tidak kemudian berarti memandang ke arah yang progresif menuju cita-cita Negara kita. Setidaknya, cita-cita itu yang setiap senin dalam 12 tahun pertama pendidikan wajib kita baca yang diwakili petugas pembaca pembukaan UUD 1945 dalam upacara bendera. Satu hal yang jelas dan terang, kawan. Demokrasi menuntut koreksi atas satu dari yang lainnya, dimensi yang sudah sempit yang menganga karena ditahan filsafat fallibitas manusia harus diperkuat dengan diskursus yang sehat dan progresif.

Lalu? Mari kawan kita sama-sama manfaatkan ruang posmodernis yang tercipta. Dimana demokrasi membuka sisi playfulness dari ‘kebenaran’, yaitu kondisi politik yang menerima aneka ideologi sebagai permainan kebudayaan semata-mata. Saya tidak sedang mengajak beromantika dengan logika Politik Kiri yang -sayangnya- tenggelam dalam keterlambatan historis karena kehilangan momen-momen monumental dalam mengakses ruang kosong transisional dari banyak periode. Tapi, saya sedang mengompori untuk rebutan kebenaran politik yang disepakati dalam batas-batas bahasa manusia. Maksudnya? Ini kesempatan bagi demokrasi untuk mengalami elektrifikasi sampai ketemu bentuk yang radikal. Cukup sudah kita berpapasan dengan demokrasi yang gagal mendistribusikan keadilan ekonomi karena politik elektoral telah mengangkangi politik berbasis warganegara. Saatnya berhenti mengagumi keleluasaan dari hak-hak politik yang terbuka pasca reformasi karena toh kita juga masih terancam oleh pandangan-pandangan kebudayaan yang absolutis.

Melalui catatan kecil ini, saya menyampaikan untuk terus pertahankan ‘kesementaraan abadi’ dari kebenaran. Kita bisa mengawal hal ini dengan mempromosikan diskursus publik untuk mempersoalkan ketidakadilan dan kekerasan atas nama apapun. Kita bisa belajar banyak dari sejarah perjuangan hak asasi manusia, dari situ kira-kira ‘ukuran’ pengawalan bisa kita peroleh. Melalui kesementaraan abadi ini, kita beroleh bungkus yang kuat untuk toleransi dan kemajemukan serta perjuangan untuk keadilan sosial dapat menemukan jalur advokasinya.

Standard
Hukum

Tata Peraturan Kampus Ekosentris: Sebuah Usaha Perwujudan Kondisi Ideal Kampus Hijau

1         Keadaan Mutakhir

Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak berdiri pada tahun 1949 sudah mendeklarasikan diri sebagai kampus kerakyatan. Konsekuensi sebagai kampus kerakyatan adalah pengelolaan, pemanfaatan peruntukan lahan yang ramah lingkungan, karena bagaimanapun rakyat (manusia) adalah bagian dari alam yang mana pada perkembangannya campur tabngan manusia terhadap lingkungan inilah yang kemudian membawa perubahan pada lingkungan. Pengelola kampus UGM mengklaim, dalam paparan konsep educopolis UGM, telah melakukan penanaman pohon-pohon penghijauan, pembangunan pedestrian, dan penataan pedagang kaki lima menjadi pengusaha kecil yang direlokasi sesuai dengan konsep kampus educopolis[1].

Ketika Sudjarwadi menjabat sebagai Rektor UGM ke-13 pada tahun 2007, beliau mempunyai cita-cita untuk memajukan Kampus Kerakyatan sebagai salah satu perguruan tinggi dengan prestise yang dapat diakui oleh dunia internasional. Status UGM sebagai World Class Research University (WCRU) merupakan tujuan utama Sudjarwadi dalam misi besarnya. Namun untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh UGM agar status terhormat itu dapat dikuasainya. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan status WCRU adalah jadinya Universitas Gadjah Mada sebagai kampus educopolis.

Apa itu educopolis? Seperti yang bisa dilihat, kata “educopolis” merupakan gabungan antara 2 kata dari bahasa Yunani. “Educo” yang artinya pendidikan dan “polis” yang artinya kota. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, educopolis mempunyai arti sebagai “Kota Pendidikan”. Tujuan kampus educopolis adalah untuk menciptakan sebuah kampus dimana seluruh kebutuhan mahasiswa bisa didapatkan dalam zona dan ruang kampus itu sendiri. Penjelasan yang lebih mudah adalah, mahasiswa tidak perlu repot-repot pergi jauh untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari pelayanan kesehatan, pelayanan publik, hunian mahasiswa (asrama), pusat makan dan jajanan, zona rekreasi, sarana dan prasarana lainnya akan disediakan oleh kampus.

Konsep ini digadang-gadang sebagai konsep ideal dalam menanggapi isu ekologi yang menunjang proses pembelajaran serta sesuai dengan visi kampus. Salah seorang dari Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset UGM menjelaskan, “yang dimaksud Educopolis yakni lingkungan yang kondusif untuk proses pembelajaran dalam konteks pengembangan kolaborasi multidisiplin dan tanggap terhadap isu ekologis dan visi universitas”[2].

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Apakah sudah sesuai dengan paparan konsep sebagaimana klaim pihak kampus UGM? Salah seorang Mahasiswa UGM yang aktif dibidang advokasi UGM pernah menganalisis bahwa konsep ini memiliki efek samping yang justru berlawanan dengan tujuan mulia educopolis. Mengambil contoh dari salah satu implementasi lapangan dari konsep Educopolis adalah pemberlakuan KIK serta kelengkapannya berupa portal dengan sistem penjagaan. Pemberlakuan KIK ini diharapkan bisa membatasi akses masyarakat yang tidak berkepentingan dengan UGM sehingga menjaga ketenangan proses perkuliahan dan menekan potensi kecelakaan lalu lintas, polusi udara, polusi suara, dan pelanggaran hukum di kawasan kampus. Selain itu, sistem ini mengurangi penggunaan kertas (karcis) dalam pengawasan keamanan kendaraan warga kampus dan pencegahan dari tindak pencurian.

Kenyataan dilapangan justru berbanding terbalik dengan idelita yang direncakan. Pemberlakuan KIK dengan sistem portal justru semakin menambah antrian kendaraan untuk masuk kampus. Dengan meningkatnya volume antrian kendaraan, tak urung terjadi adalah asap-asap knalpot motor yang berdekatan satu sama lain serta panjangnya antrian justru membuat suasana kian polutif baik udara maupun suara. Hal ini seharusnya tidak pernah terjadi, jika memang konsep Educopolis dapat dirancang dengan antisipasi maksimal termasuk memperhitungkan kemungkinan penumpukan antrian pada jam-jam sibuk.

2         Konsep Peraturan Ekosentris

Perwujudan kondisi ideal tatanan kampus, pengelolaan dan pengembangan aset kampus serta pengelolaan fisik kampus tidak terlepas dari kebutuhan akan peraturan yang mumpuni sebagai landasan yang jelas. Dalam hal ini kajian tentang peraturan kampus yang perlu perumusan ini justru hampir tidak pernah mendapat porsi yang cukup untuk mendapat perhatian. Perencanaan yang baik akan muncul dari dasar pijakan yang baik pula, hal ini bisa ditarik dari peraturan yang menjadi tolok ukurnya. Peraturan di UGM yang menjadi landasan adalah Rencana Induk Pengembangan Kampus 2005-2015 (RPIK) yang berlandaskan Statuta UGM. Isi RPIK UGM diantaranya adalah konsep dan prinsip pengembangan fisik kampus meliputik klaster-klaster serta blok pendukung di sekitarnya.

Sayangnya RPIK ini kemudian tidak dapat menjelaskan apakah dalam penyusunannya sudah melalui tahapan yang ideal. Dalam ilmu perancangan peraturan dijelaskan bahwa penyusunan sebuah peraturan harus memenuhi syarat-syarat serta melewati tahapan ketat yang memperjelas urgensi penyusunan dan kajian lengkap terkait dampatnya secara sosiologis. Salah satu metode pemecahan masalah dalam ilmu perancangan adalah Metodologi ROCCIPI, yaitu suatu metode dengan melalui pendekatan fakta-fakta yang ada dan dikembangkan berdasarkan pengalaman (factual approach base on experience). Melalui metode ini kita dapat mengenali permasalah secara detil untuk mempernudah identifikasi masalah mengenali masalah dengan memperhatikan masalah yang paling utama, mencari penjelasan tentang faktor-faktor penyebab perilaku bermasalah, mengusulkan berdasarkan hipotesa yang telah ditentukan, dan memantau dan menilai pelaksanaan dengan menyertakan mekanisme pemantauan yang cukup.

Metode ROCCIPI ini kemudian dijabarkan dalam dua faktor utama yaitu faktor subyektif dan obyektif. faktor-faktor subyektif: faktor-faktor yang ada pada diri (internal) pemegang peran : interest (kepentingan); ideologi (nilai dan sikap). faktor-faktor obyektif: faktor-faktor yang ada diluar diri pemegang peran : rule (aturan); opportunity (kesempatan); capacity (kemampuan); communication (komunikasi); process (proses)[3]. Melalui metode ini pula dapat diketahui bahwa perancangan peraturan ekosentris dapat menjadi jawaban dalam perwujudan kondisi ideal tatanan kampus, pengelolaan dan pengembangan aset kampus serta pengelolaan fisik kampus.

Bahwa pada dasarnya perwujudan kondisi ideal tatanan kampus, pengelolaan dan pengembangan aset kampus serta pengelolaan fisik kampus adalah sebuah proses “hidup dalam kehidupan”, sebagaimana dikenal dalam falsafah Jawa Hamemayu Hayuning Bawono[4]. Bahwa hendaknya perwujudan kondisi ideal tatanan kampus meliputi Selaras-Menjaga Kelestarian dan Keselarasan Hubungan dengan Tuhan, Alam, dan Manusia yang dikelola secara dan oleh Akal Budi Luhur, Jati Diri/Pribadi yang Berbudi Luhur. Setiap kegiatan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofi hamemayu hayuning bawana yang sangat peduli lingkungan hidup untuk menuju arah pembangunan yang berkelanjutan.


[1] Gusti Grehenson, “UGM akan menjadi Kampus Educopolis”, url: http://www.ugm.ac.id/id/berita/2112-ugm.akan.menjadi.kampus.educopolis, dipublikasikan pada tanggal 19 Desember 2009, diakses pada tanggal 29 November 2013

[2] Tim Jurnalis tanyakampus.com, “Ciptakan Kampus Educopolis, UGM Segera Berlakukan KIK”, url: http://info.tanyakampus.com/ciptakan-kampus-educopolis-ugm-segera-berlakukan-kik-3, dipublikasikan pada tanggal 22 Mei 2013, diakses pada tanggal 29 November 2013

[3] Luan, Wang. “ROCCIPI Analysis on Problems of Community Public Health Service Funding of Shanghai.” Medicine and Society 3 (2012): 022.

[4] Harsono, Dwi. “Reign to the People: The Application of “Democratic Monarchy” in Yogyakarta1.” Diamond 21 (2002): 4.

Standard
Filosofi, Hukum, Kausa

Mengkritisi Kesadaran Berbangsa

egyptian uprising propaganda poster

Pertanyaan kritis terhadap pengembangan jiwa nasionalisme dan karakter kebangsaan adalah relevansi karakter kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam masa globalisasi. Kerjasama internasional telah melampaui ekspektasi para pendiri bangsa. Isu-isu yang menjadi ranah bahasan dalam kerjasama internasional meliputi banyak hal, dari hal yang paling dasar tentang perdamaian sampai pengaturan sektor pendidikan yang menjadi komoditas perdagangan yang diatur dalam GATS (General Agreement on Trade in Service) yang mencakup liberalisasi 12 sektor jasa[1].

Dalam teori hukum internasional dibahas kedudukan hukum nasional dan hukum internasional. Salah satu teori kedudukan hukum nasional dan hukum internasional adalah Teori Monisme. Teori ini beranggapan bahwa hukum internasional lebih unggul dari hukum nasional berdasarkan pada pandangan-pandangan yang bersifat idealis -yang tentunya dengan alasan yang bersifat etis. Monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional (Burhan Tsani, 1990). Dalam prakteknya Indonesia juga menggunakan sebagian prinsip teori ini, misalnya dalam ratifikasi UNCAC (United Convention Against Corruption) Indonesia secara penuh mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku didalamnya meskipun didalamnya masih terkandung gap yang cukup lebar dengan UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi[2]. Tren internasional mulai mengarah pada regulasi beragam sektor kehidupan. Semua demi tujuan yang sama: menjaga perdamaian dunia dan peningkataan kerjasama internasional serta mempermudah pemenuhan kepentingan nasional.

Perkembangan internasionalisme, globalisasi dan nilai-nilai universal membawa pada kondisi mempertanyakan kembali kesadaran berbangsa. Fenomena tersebut diatas membuat semangat kebangsaan terasa dangkal, terkait adanya kebersamaan atas dasar kemanusiaan dan rasa cinta damai.

Akan tetapi, juga seperti yang tersebut diatas ada fakta bahwa tujuan kerjasama dan peningkatan intensitas penggunaan nilai-nilai universal di berbagai sektor adalah salah satunya untuk pemenuhan kepentingan nasional. Kepentingan nasional dapat diidentifikasi dari karakteristiknya yang cenderung menjadi sumber atau acuan dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri. Sebagai refleksi dari kebijakan politik luar negeri, kepentingan nasional membawa nilai-nilai yang dianggap patut diperjuangkan dalam hubungannya dengan negara lain, seperti nilai kebebasan, keadilan, kesejahteraan, dan keamanan yang merupakan sesuatu hal yang dianggap sebagai tujuan atau kebaikan bersama bagi suatu bangsa (Suprapto, 1997). Kepentingan nasional inilah yang menjadi faktor penentu sikap dalam pergaulan antar bangsa. Kepentingan nasional juga sebagai identitas kebangsaan yang dihadirkan dalam khalayak forum atau konferensi dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga menjadi penting bahwa setiap unsur bangsa, secara khusus individu-individu untuk dapat memiliki jiwa nasionalisme dan karakter kebangsaan.

Selamat Pagi 🙂
Selamat Hari Kebangkitan Nasional!

[1] Kedua belas sektor tersebut, meliputi: 1) jasa bisnis, 2) jasa komunikasi, 3) jasa konstruksi dan teknik terkait, 4) jasa distribusi, 5) jasa pendidikan, 6) jasa lingkungan, 7) jasa keuangan, 8) jasa kesehatan dan sosial, 9) jasa wisata dan perjalanan, 10)jasa rekreasi, budaya dan olahraga, 11) jasa transportasi, dan 12) jasa-jasa lain yang belum tercantum. Lihat Sekretariat WTO, 1991, Document MTN.GNS/W/120: Services Sectoral Classification List , Geneva.

[2] Lihat hasil analisis Tim Independen dari UNCAC dalam Gap Analysis Study Report: Identification of Gaps between Laws/Regulations of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention Against Corruption, 2006, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Standard
Hukum

Perkembangan Legal Formal Pendidikan Nasional

protect your education!

Pendidikan merupakan salah satu perwujudan penting eksistensi sebuah Negara. Penyelenggaran sebuah Negara tanpa jalannya proses pendidikan yang mencerdaskan bangsanya adalah bukti kelemahan nyata suatu pemerintahan. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk dan disusun dari dan oleh rakyatnya. Pada proses pembentukan dan penyusunan tersebut mengalirlah tanggung jawab besar dari rakyat kepada pemegang kuasa pemerintahan. Pada proses ini pula terjadi pengurangan kewenangan dari rakyat dan pemberian kewenangan kepada pemerintah. Hal ini jelas adanya proses dari dua entitas dalam organisasi berbentuk Negara, pertama rakyat sebagai pemberi amanah, kedua pemerintah sebagai penerima amanah. Amanah tersebut terbagi menjadi banyak bagian, salah satu diantaranya yang sangat vital bagi rakyat adalah pendidikan.

Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara, merumuskan pendidikan nasional dengan didasari semangat dan rasa nasionalitas khas Indonesia. Beliau memahami bahwa kata ‘Opvoeding’ itu tidak ada padanannya dalam bahasa pribumi. Pilihan beliau dalam memaknai kata ‘Opvoeding’ adalah momong. Pemilihan kata momong tidak sekedar pemaknaan kata terdekat dengan lidah pribumi tapi lebih pada kontekstualisasi dari kata ‘Opvoeding’ pada bumi pertiwi Indonesia. Ki Hadjar dewantara melakukan transformasi berimbang dan sepadan untuk pendidikan nasional. Dalam asas pendidikan barat saat itu adalah “Regering, tucht en orde” yang berarti perintah, hukuman dan ketertiban. Asas yang menurut beliau tidak baik untuk kelangsungan batin peserta didik kemudian dirubah menjadi “orde en frede” (tertib dan damai, tata tentrem) yang juga tetap menjaga proses dengan pengawasan agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai tujuan pendidikan.

Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) dan tumbuh anak yang antara satu dan lainnya saling berhubungan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang menjadi peserta didik selaras.

Pendekatan yang diinisiasi oleh Ki Hadjar Dewantara tersebut terus dikembangkan, manifestasi paling nyata terdapat dalam produk hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara spesifik pada bab VII tentang pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan, menurut Undang-Undang Dasar 1945, dimaknai sebagai wahana percepatan pengembangan sumber daya manusia terbaik, pengarah bagi terbentuknya sumber daya manusia yang berakhlak mulia yang dibungkus dalam keimanan dan ketaqwaan, pembangun peradaban serta eskalator kesejahteraan. Sedemikian berat ekspektasi Undang-Undang Dasar 1945 terhadap proses pendidikan, hal ini menjadi pikulan besar bagi pihak-pihak terkait untuk dapat mewujudkannya.

Pikulan tanggung jawab yang besar memerlukan pengaturan yang jelas untuk meminimalisir adanya persoalan di masa mendatang. Pengaturan ini kemudian dimunculkan pertama kali dalam Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia. Materi pengaturan dalam undang-undang ini meliputi  dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah, jenis sekolah-sekolah, sikap Pemerintah terhadap sekolah partikulir, pengajaran agama di sekolah Negeri, syarat-syarat untuk diangkat sebagai guru, tunjangan kepada murid-murid, pemeriksaan sekolah-sekolah dan lain-lain sebagainya. Undang-Undang ini sudah mengarahkan agar pendidikan dan pengajaran haruslah bersifat nasional dan demokratis, hal ini tertera pada penjelasan Undang-Undang No.12 tahun 1954 tentang Penerapan Undang-Undang Nr 4 tahun 1950.

Adapun yang dimaksud dengan sifat pendidikan nasional adalah pendidikan dengan kesadaran yang menjadi perisai terhadap bahaya “cultural bondage” sebagaimana telah terjadi pada masa kolonialisme. Pendidikan nasional juga harus berdasarkan kebudayaan nasional Indonesia, Keharusan untuk mendasarkan pendidikan atas kebudayaan sendiri, tidak berarti menolak kekayaan pengetahuan dan kebudayaan dari bangsa lain. Sedangkan sifat demokratis dimaknai sebagai peserta didik yang dibina di sekolah-sekolah secara demokratis dengan harapan akan menjadi manusia yang demokratis pula. Pendidikan demokratis itu tidak saja ternyata dalam pergaulan antar pelajar, tapi juga antara pelajar dan pendidik sehingga tercipta iklim akademik yang harmonis secara demokratis.

Ketika Undang-Undang Nr 4 tahun 1950 sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum dibidang pendidikan disusunlah Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikenal sebagi UUSPN. Kehadiran UUSPN ini memulai legitimasi rezim pendidikan di era orde baru yang sentralistis. Pada penjelasan UUSPN tertera sebagai berikut:

 

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan pertama, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri, dan kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Sehubungan dengan itu, maka Pendidikan Pendahuluan Bela Negara diberikan kepada peserta didik sebagai bagian dari keseluruhan sistem pendidikan nasional.

 

Penarikan makna dari penjelasan diatas adalah penegasan kembali bahwa pemerintah menggariskan rakyatnya berpegang teguh pada Pancasila tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Hal ini tentunya baik, hanya saja Pancasila pada masa orde baru terkungkung pada interpretasi sentralistis dari pemerintah pusat sehingga menciderai semangat Undang-Undang sebelumnya yang bersifat demokratis. Lepas dari persoalan demokrasi pendidikan UUSPN memberikan dasar hukum bagi pendidikan formal agama agar setara dengan pendidikan umum. Beberapa hal yang perlu mendapat sororan dari UUSPN adalah belum adanya standar pendidikan nasional, belum mengarah pada pendidikan yang memiliki aksesibilitas tinggi dan belum mempertimbangkan penyerapan pasar dari hasil lulusan proses pendidikan.

Pada periode pasca reformasi, UUSPN kembali diselaraskan dengan perkembangan zaman. UUSPN dicabut dengan disahkannya Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sering disingkat menjadi UU Sisdiknas. UU Sisdiknas me-redefinisikan pendidikan nasional sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan nasional secara legal memiliki definisi yang meluas dengan dicantumkannya ‘yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman’. Bahwa pemaknaan pendidikan nasional sudah tidak lagi hanya pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pendidikan nasional tidak saja kembali bersifat sebagaimana termaktum dalam Undang-Undang Nr.4 tahun 1950 tapi juga pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pada penjelasan UU Sisdiknas diterangkan bahwa gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UU Sisdiknas membuka ruang partisipasi publik dalam prosesnya, hal ini dilandasi Pasal 4 ayat (6) UU Sisdiknas “Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.” Cakupan UU Sisdiknas meliputi penyelenggaraan pendidikan yang terbuka bagi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dan satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Meskipun satuan pendidikan yang bertaraf internasional tersebut pada akhirnya diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Potret perkembangan legal formal pendidikan nasional menggambarkan suasana politik saat lahirnya produk perundang-undangan. Semangat anti-kolonialisme dan keterbukaan serta demokratisasi pendidikan mulai terbuka dari Undang-Undang Nr.4 tahun 1950, hal ini jelas termaknai dari diksi dan keluaran dari produk hukum ini. Produk hukum pendidikan pada masa orde baru juga mengikuti bentukan pemerintah yang sedang getol-getolnya melakukan propaganda Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Hingga akhirnya Indonesia memasuki era reformasi. Era perubahan dan semangat keterbukaan yang meluas bahkan beberapa mulai merambah sentuhan internasional. Meskipun akhirnya satuan pendidikan bertaraf internasional ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 lantaran menimbulkan dualisme sistem pendidikan di indonesa, bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bentuk baru liberalisasi pendidikan dsb.

Sebagai penutup, penulis berpandangan bahwa kemampuan evolutif produk hukum dibidang pendidikan seharusnya tidak mengedepankan kondisi politik ataupun keuntungan ekonomi semata. Bahwa pendidikan adalah proses yang nantinya menghantarkan para penerus bangsa untuk menjalani tahapan kehidupan perlu untuk diimbangi dengan produk hukum pendidikan yang berorientasi sebagaimana cita-cita Ki Hadjar Dewantara yaitu “agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya”.

Standard
Hukum

Manuver Bervisi Sempit Ketika Partai Terhimpit

Yang Dipertuan SBY

Partai Demokrat menghadapi prahara besar. Katakan prahara tersebut menghimpit peluang partai ini untuk memenangi pesta demokrasi akbar medio 2014 kelak. Mesin partai tentunya bergerak dan digerakkan oleh para kadernya, hingga hari ini tercatat beberapa pengurus diaras teratasnya ditetapkan sebagai tersangka. Prahara dimulai dari penetapan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka korupsi pembangunan wisma Atlet yang kemudian membeberkan banyak keterangan terkait kasus korupsi oleh pejabat partai. Tertangkapnya Nazarudin membawa rentetetan peristiwa lain termasuk Andi Malarangeng yang mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada tanggal 7 Desember 2012 karena ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang.

Kemudian Anas Urbaningrum, saat itu Ketua Umum Partai Demokrat, mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat karena terjerat kasus terkait kepemilikan mobilnya. Pengunduran diri ini sesuai dengan isi pakta integritas yang ditanda tanganinya pada tanggal 14 Februari 2013. Salah satu poin dari pakta integritas tersebut berbunyi ‘Bila saya ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus korupsi saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di Partai Demokrat dan siap menerima sanksi pemecatan dari dewan kehormatan partai.

Banyak persoalan turunan yang muncul dari diciduknya para petinggi partai oleh penegak hukum. Beberapa permasalahan yang kemudian muncul adalah siapa yang akan memegang kendali partai, bagaimana mengatasi kebingungan kader partai secara internal karena atasannya justru terjerat persoalan hukum, bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap partainya. Muara dari semua persoalan tersebut adalah bagaimana mengamankan posisi kuasa nanti pada Pemilu 2014?

Menghadapi kenyataan bahwa semua persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan cara prosedural biasa, para petinggi partai kemudian mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan ini menghasilkan delapan solusi yang disebut sebagai langkah penyelamatan partai. Langkah-langkah ini dinilai penting bagi ketahanan partai demi menghadapi pemilu 2014 yang banyak persiapannya sudah dimulai dari kesempatan paling dini. Langkah penyelamatan Partai Demokrat poin ke-2 menyebutkan, ‘Segala keputusan, kebijakan, dan tindakan partai ditentukan dan dijalankan Majelis Tinggi partai. Ketua Majelis Tinggi partai mengambil keputusan dan arahan yang penting dan strategis’. Kemudian pada poin ke-7 menyatakan, ‘Sementara langkah penyelamatan diambil Ketua Majelis Tinggi, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diberi kesempatan untuk memfokuskan diri menghadapi masalah dugaan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Demokrat siap memberi bantuan hukum kepada Anas’. Kesimpulan sederhana dari dua poin tersebut adalah kendali operasi sekaligus arahan utama partai kembali pada yang memegang posisi penting di Majelis Tinggi yang salah satu dan atau yang paling utama, tidak lain adalah SBY sendiri. Praktis dengan adanya delapan langkah penyelamatan partai ini bertambahlah agenda sang Ketua Majelis Partai yang sayangnya juga adalah Presiden Republik Indonesia.

Melalui delapan langkah penyelamatan partai, Ketua Majelis Tinggi menegaskan kembali kuasanya terhadap partai yang ia dirikan. Kuasa ini tidak main-main karena SBY-lah koordinator penggagas, pencetus sekalgus Pendiri Partai Demokrat atau setidaknya itulah yang jelas terpampang pada laman ‘Sejarah Pembentukan dan Pendirian Partai Demokrat’ pada situs resmi Partai Demokrat. Bahwa partai ini didirikan pada tahun 2001 demi mengusung SBY agar dapat bersaing di Pemilu 2004.  Melihat kembali sejarah pendirian partai Demokrat, dari situs resmi Partai Demokrat dijelaskan, ‘Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001’. Partai ini bahkan dibuat pelaksanaan pendiriannya pada hari ulang tahun SBY yang ke-52. Maka teranglah bahwa ikatan batin antara SBY dan partainya sangat kuat, sedemikian loyal pula para pengikutnya untuk memuliakan sosok SBY.

Perlu kiranya untuk memantau aktivitas Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini. Bukan karena sekarang media sedang panas-panasnya membahas nasib partai ini. Bukan pula lantaran para petingginya yang terjerat sangkaan tindak pidana korupsi. Tapi, perlu karena Sang Ketua juga adalah Presiden Republik Indonesia. Presiden RI, yang mana menganut sistem presidensial, bukan hanya sebagai kepala Negara tapi juga kepala pemerintahan. Bahwa dalam sistem presidensial tanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan ada ditangan Presiden juga sebagai panutan bagi segenap bangsa Indonesia karena dialah sang Kepala Negara.

Fakta bahwa berjalannya negara sebagaimana amanah konstitusi berada ditangan Presiden menimbulkan konsekuensi yang dalam. Presiden RI harus bekerja secara lahiriah, keseharian melaksanakan kewajiban sebagai Presiden. Pekerjaan Presiden juga meliputi ranah immaterilnya, untuk sepenuh hati mengabdikan diri untuk Indonesia. Sangat disayangkan, berita yang mengalir melalui berbagai media justru menggambarkan betapa sibuknya Sang Ketua Majelis Tinggi yang juga Presiden RI ini mengurusi partainya. Perhatian tak terbagi bagi Indonesia bernilai mutlak penting bagi bangsa ini mengarungi belantara politik internasional, persoalan pendidikan nasional, pengaturan organisasi masyarakat, permasalahan jaringan pengaman keuangan nasional, persepakbolaan nasional, dan urusan lain yang seakan tidak ada habisnya.

Bijak dari hati dan pikiran jugalah mulia, apalagi jika dimula dari sang Kepala Negara. Saat ini memang dapur setiap partai sedang berasap banyak-banyaknya demi menghasilkan masakan istimewa menyambut hajat demokrasi bangsa. Tapi jugalah mulia jika menyikapi dengan usaha memaksimalkan pesta demokrasi demi lancar pendidikan politik bagi warga negara, mewujudkan iklim demokrasi yang kondusif, menciptakan suasana damai antar sesama bangsa Indonesia. Presden RI adalah seorang yang memandang peta Indonesia hanya satu warna satu kesatuan karena memang Negara kesatuan, bukan merah, kuning atau biru atau warna-warna lain yang menyimbolkan adanya golongan tertentu mendapat perhatian lebih. Melihat warna-warni keberagaman tentu butuh visi yang tajam melihat, tidak sempit menghimpit, apalagi sekedar manuver politik ketika partai dalam posisi sulit.

Standard
Hukum

Quo Vadis Kebebasan Berserikat

freedomKebebasan multi matra

Manusia membutuhkan kebebasan. Kebebasan adalah bahasa sederhana yang mengejawantahkan kewenangan manusia untuk berkehendak. Kehendak membawa siapapun untuk bisa bergerak mewujudkan perubahan.Kebutuhan akan kebebasan menjadi prasyarat karsa, karya dan budaya. Hasil dari kebebasan manusia untuk menentukan pilihan, berfikir dan menjalankan kehendaknya dapat langsung dirasakan sebagai titik-titik peradaban yang tersebar sepanjang sejarah.

Dalam tataran teoritis kebebasan terasa diberbagai bidang, diantaranya politik-hak, ekonomi dan kebebasan moral. Kebebasan moral diartikan sebagai kebebasan seseorang untuk menentukan sendiri moralnya, apakah itu buruk dengan menyebarkan keburukannya atau berdarma dengan semangat pengabdiannya. Kebebasan ekonomi bercirikan merdekanya seseorang untuk berwirausaha menyelenggarakan perdagangan dengan siapapun dengan cara bagaimanapun. Secara politik, kebebasan bernilai utama harus bebas. Dengan terkekangnya intensi politis seseorang maka berpotensi menghambat jalannya demokratisasi.

Sederhananya, konsep kebebasan terdapat tiga pertanyaan yang harus dijawab: Siapakah subjek kebebasan? Apa penghalang kebebasan? Apa tujuan kebebasan? Bertolak dari ketiga pertanyaan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kebebasan berarti bebas atau merdekanya seseorang atau sekelompok orang dari kekangan orang atau hal lainnya untuk melakukan sebuah pekerjaan atau untuk menjalankan kehendaknya.

Tujuan berkebebasan

Tujuan manusia dalam berkebebasan adalah mewujudkan kebebasan itu sendiri. Atau setidaknya demikianlah yang dikatakan Lord Acton[1]. Jadi kebebasan manusia untuk mentukan nasib sendiri maupun persamaan derajat untuk menuntuk hak adalah tujuan dari kebebasan itu sendiri. Secara alamiah nalar manusia akan selalu berusaha menunjukan antara ‘bagaimana sesuatu dapat terjadi’ dan ‘apa manfaat dari sesuatu tersebut’. Tujuan kebebasan memang adalah untuk kebebasan itu sendiri, sehingga pertanyaan pertama telah terjawab. Tapi, secara nalar pula akan dipertanyakan, apa manfaatnya? Secara fungsional kebebasan menjadi prasyarat terwujudnya visi seseorang atau kelompok tertentu. Sederhananya, konstrain yang membatasi atau tidak bebasnya seseorang harus dihilangkan sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan apa yang menjadi tujuannya.

Kebebasan tujuan sekaligus cara menempuh pendidikan. Demikian pentingnya kebebasan bagi Paulo Freire, seorang tokoh pendidikan Brasil dan teoretikus pendidikan yang berpengaruh di dunia[2], hakikat pendidikan adalah pembebasan atau perubahan mind set. Hal yang penting dalam sudut pandang pendidikan yang membebaskan adalah agar manusia merasa menjadi tuan dalam pemikirannya sendiri, dengan berdiskusi tentang pikiran dan pandangannya tentang dunia dengan orang-orang disekitarnya[3].

Pembebasan pikiran sebagai hakikat pendidikan dapat meliarkan imajinasi sekaligus mengawasinya dengan nilai-nilai luhur warisan budaya. Imajinasi dapat membuka ruang-ruang ketidakmungkinan, suatu nilai yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan yang senantiasa menuntut inovasi. Bahkan oleh ilmuwan Fisika kenamaan, Albert Einstein, imajinasi didaulat sebagai hal yang lebih penting dari pengetahuan. Tidak jarang pengetahuan justru mengekang kita dan membiarkan ide-ide tertutup formulasi paten. Tetapi, imajinasi selalu dapat membantu mengatasinya dengan berfikir diluar ketentuan dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan. Disaat tertentu malah imajinasi menjangkau batas-batas terliar, disinilah peran nilai-nilai luhur budaya agar dapat mengontrol dan mengarahkan imajinasi agar dapat terus bermanfaat tanpa meninggalkan mudharat tersisa.

Manusia butuh berserikat

Dua belas tahun silam mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat menduduki tempat-tempat pusat pemerintahan. Ribuan orang berkumpul dalam satu suara menuntut Reformasi. Mereka menuntut sistem politik checks and balances, supremasi hukum,  ditegakkannya penghormatan HAM, kebebasan berpendapat, dan satu hal yang tak kalah penting: kebebasan berkumpul dan berserikat. Tuntutan dipenuhi dalam amandemen Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan berserikat dijamin sebagai salah satu hak asasi dalam UUD 1945, yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul tersebut adalah cara mengeluarkan pendapat dan aspirasi atau hasil pemikiran yang disalurkan dengan cara bekerja sama dengan orang lain yang memiliki pemikiran dan aspirasi yang sama[4].

Pernah mendengar istilah aksioma? Aksioma adalah asumsi dasar yang tidak dipertanyakan apa sebabnya hanya karena setiap orang sadar akan kebenarannya[5] dan definsinya begitu mendasar hingga secara universal dapat jelas berarti bagi setiap individu. Kebebasan berkumpul dan berserikat adalah aksioma bagi manusia, karena secara alamiah manusia adalah mahluk sosial. Kegiatan apapun yang dilakukannya, dalam pengembangan akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Beberapa orang senang untuk berkumpul sesuai hobinya, lainnya merasa memiliki visi yang sama dengan orang di organisasi. Sisanya bisa saja berlatar belakang sama hingga terasa ada perasaan senasib sepenanggungan untuk kemudian membentuk perkumpulan. Perkumpulan sesuai apa yang menjadi tujuannya masing-masing, ada yang butuh perlindungan, menjalankan misi dari amanah visi organisasi atau mungkin sekedar berkumpul dengan teman-teman berlatar belakang sama. Perserikatan bisa muncul dengan banyak sekali variasi, tapi poinnya adalah manusia butuh berserikat dan berkumpul. Titik.

Sebagaimana posisi aksioma yang akan berimplikasi luas, kebebasan berkumpul dan berserikat juga berperan sebagai unsur yang  sangat esensial dalam  suatu masyarakat yang demokratis untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat.

Ketika kebutuhan berserikat menemui hambatan dari kuasa lain maka kebebasan berserikat akan menjadi tuntutan. Hambatan kuasa lain ini bisa berbentuk macam-macam, bisa saja dengan ancaman penyulitan administrasi, penyerangan sekretariat, ancaman kekerasan, dll. Sederhananya, sekelompok orang dalam berkegiatan harus mengadakan kontak dengan Ormas lain demi terjaminnya keamanan, hal ini yang ditengarai sebagai hambatan kuasa lain yang mengancam kebebasan berserikat. Aktivitas apapun selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum maupun norma yang umum dimasyarakat maka wajib bagi warga negara yang baik untuk dapat menghormatinya.

Berserikat, sebagaimana diungkapkan sebelumnya wajib dijaga untuk dapat bebas. Akan tetapi, bebas yang dimaksud adalah bebas dengan batasan agar tidak berbenturan dengan undang-undang, ketertiban umum, norma yang berlaku di masyarakat dan tentu saja bebasnya harus juga menghormati kebebasan kelompok lain untuk beraktivitas. Lalu, bagaimana jika sudah terjadi ancaman kekerasan atau malah sudah memaksa penghentian acara dengan tindak kekerasan? Pendapat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X (11/5), “Pembubaran diskusi yang berujung kekerasan sudah masuk dalam ranah kriminalitas.” Hal ini memicu siapapun untuk mendefinisikan kembali makna kebebasan berserikat dan berkumpul, apabila perserikatan atau perkumpulan malah mencelakai yang lainnya.

Sejatinya, kebebasan berserikat adalah kebebasan yang mengikat siapapun didalamnya agar saling menghormati. Apabila kemudian hari terjadi gesekan antar kelompok maka kelompok satu boleh menyuarakan ketidaksetujuannya dengan cara tertib dan tidak melanggar hukum yang lain dapat menyelenggarakannya dalam situasi yang aman. Ide lawan ide. Hal ini tentu saja tidak dapat terjadi dengan sendirinya, perlu di fasilitasi, misalnya dapat dijamin keamanannya oleh Polisi. Dengan adanya jaminan keamanan dari pihak kepolisian, semua pihak dapat menjalankan aktivitasnya masing-masing, dan pada ujungnya terjamin pula kebebasan berserikat sebagaimana seharusnya.

Penawaran satu dalam kebersamaan

Penawaran tentang satu dalam kebersamaan sudah dituangkan jauh sebelum semua persoalan terjadi. Kembalikan ingatan kita, perjuangan bangsa ini ketika mengais kemerdekaan dahulu. Semua kelompok satu suara untuk menentang penjajah, tapi tidak satu itikad untuk menentangnya dalam satu kesatuan. Hingga akhirnya semua bersatu. Kesatuan berbungkus semangat kebersamaan dan perasaan senasib sepenanggungan. Tidak lagi bangsa ini terpecah reinkarnasi ‘devide et impera’ dalam konflik perbedaaan berpendapat yang berujung kekerasan. Tidak lagi bangsa ini terpecah menjadi kelompok-kelompok, semua terpisah memiliki ideologi dan metode perjuangan masing-masing. Bangsa Indonesia itu satu. Persatuan dan kesatuan.

Kebebasan berserikat dapat dinilai damai bukan saja ketika tidak terjadi kegiatan yang mengancam keamanan dan ketertiban serta tidak melanggar hak asasi orang lain melainkan juga yang menjalankan agar dapat mengatur asas dan tujuannya supaya tidak bertentangan dengan dasar negara  dan hukum yang berlaku.


[1] suatu etika sosial yang menganjurkan kebebasan dan kesetaraan secara umum.” – Coady, C. A. J. Distributive Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy, editors Goodin, Robert E. and Pettit, Philip. Blackwell Publishing, 1995, p.440. B: “Kebebasan itu sendiri bukanlah sarana untuk mencapai tujuan politik yang lebih tinggi. Ia sendiri adalah tujuan politik yang tertinggi.”- Lord Acton

[3] Jaana Fernandes, dkk. Praxis. p 5. The Paulo Freire Institute University of California, Los Angeles

[4] Jimly Asshidiqie, Sekretariat Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005

[5] Definsi Axiom dari Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation.

Standard
Hukum

Cerita untuk Anti-Korupsi

sapu bersih koruptor!

Korupsi merupakan bangunan kreasi manusia yang agung. Keagungan adalah bentuk terbaik dari suatu entitas, baik itu gedung, kepribadian, orang atau suatu metode. Tapi, keagungan yang dimiliki korupsi tidak dilengkapi dengan atribut yang biasa dimiliki ‘sebuah keagungan pada umumnya’. Korupsi adalah bentuk keagungan yang paling jorok diantara keagungan yang dimiliki hal-hal lain. Korupsi menggerogoti tidak hanya elemen terendah dari keindahan manusia tapi juga merenggut kehidupan manusia itu sendiri.

Sistemasi-keadaan adalah proses penyatuan fungsi dari suatu keadaan tertentu agar mememiliki kondisi terbaik dalam kondisi tersatukan. Sistemasi-keadaan juga merupakan bentuk terbaik dari suatu kondisi, dan akan baik pula apabila elemen pengisinya adalah unsur-unsur dan metode yang berhubungan positif dengan tujuan dari sistem tersebut. Anehnya, di negeri kita tercinta korupsi adalah sistem tersebut, bahkan Para pelaku korupsi tidak malu lagi melakukan praktek korupsi berjamaah, sebuah sistemasi-keadaan. Korupsi mengajarkan pelakunya untuk menjadi bebal terhadap kepekaan sosial. Jangankan tanggung-jawab sosial, kecenderungan mereka berkumpul dengan orang-orang yang kurang beruntung-pun berkurang, menipis hingga pada saatnya bebal total.

Kita akan bergerak perlahan menghadapi fungsi-fungsi nyeleneh dari Korupsi ini. Permasalahan tentu saja akan berhenti ketika mereka yang membutuhkan terpenuhi, tetapi tidak ketika korupsi masih dengan tegak berdiri di-tengah tatanan bumi indonesia tercinta ini. Kita akan mulai menyadari Anti-korupsi adalah jawabannya.

Anti-korupsi harusnya menjadi gerakan bersama demi keselamatan bangsa. Harapan adalah sisa dari puing-puing kehancuran bangsa, kita bangsa yang menghargai harapan, saat ini harapan kita kalungkan pada anti-korupsi. Korupsi sudah sedemikian mengakar bahkan memiliki sistem tersendiri, begitupun anti-korupsi sudah seyogyanya mempunyai fitur serupa. Fitur yang pada saatnya akan menjadi anti-tesis dari sebuah tesis penghancur bangsa, korupsi. Maka, sebagai hasil dari pergumulan tesis dan anti-tesis tersebut diharapkan tersisa sebuah sintesis Negeri damai tanpa korupsi. Indah bukan?

Utopia, negeri impian seperti halnya kerajaan Shambala hanya hadir ditempat tersulit ditempuh. Tentu saja tidak akan mudah menghadirkan atau mendatangi kerajaan Shambala. Alkisah seorang pemuda sudah mencari kerajaan tersebut sampai dibalik pegungungan berkabut es di Ujung Nepal sana. Dia bertemu banyak pendeta disana. Satu diantaranya terlihat begitu karismatik, tanpa sadar pemuda tersebut langsung menggerakan kakinya mendatangi Pendeta tersebut. Pendeta berbadan ringkih itu dengan penuh kasih sayang mengelus kepala pemuda. Sejurus kemudian menyampaikan petuah, “Shambala ada dihati kalian yang mencari kebenaran”. Langkah pemuda menjadi semakin bersemangat untuk perjalanan pulang, sadar betul Shambala memang tidak muncul secara Fisik, perjuangannyapun tidak sederhana (mendaki gunung es, berjalan desa demi desa, kuil-kuil satu demi satu). Tapi ada senyum tersungging di sudut bibirnya, kepuasan menemukan Shambala sejati, dihatinya. Dan sebuah ikrar akan mendirikan kerajaan shambala berikutnya dihati orang lain dihati para pencari kebenaran.

Ada sepercik hikmah dari kisah Shambala. Terkait dengan gerakan anti-korupsi. Korupsi adalah perjalanan pemuda menemukan shambala; sulit dihadapi, banyak rintangan, waktu tempuh yang tidak sebentar. Tapi kesadaran menemukan bahwa anti-korupsi adalah sebuah solusi, maka sempurnalah analogi shambala. Semangat anti-korupsi adalah Shambala bagi penulis, pembaca dan para pejuang penegak hukum. Harus diingat baik-baik, bagi mereka yang tengah berjuang, meneruskan jihad suci melawan korupsi; bahwa Korupsi bukanlah musuh yang sehari-dua hari selesai dihadapi kemudian hilang begitu saja. Korupsi adalah perjuangan tumbuh-tebang. Hingga kelak tidak berani lagi para penanam mendirikanya, saat itulah shambala bagi kehidupan Indonesia tercinta. Shambala bagi mereka Para pencari Kebenaran.

Masalah berikutnya adalah mafia peradilan. Mafia peradilan adalah sahabat dekat korupsi, salah satu hal yang mempersulit penegakan hukum di Indonesia adalah maraknya “budaya korupsi” di semua birokrasi dan stratifikasi sosial yang telah menjadikan penegakan hukum hanya sebatas retorika yang berisikan sloganitas dan pidato-pidato kosong.

Mafia peradilan ~ mafia hukum. Mafia Hukum di sini lebih dimaksudkan pada proses pembentukan Undang- undang oleh Pembuat undang-undang yang lebih sarat dengan nuansa politis sempit yang lebih berorientasi pada kepentingan kelompok- kelompok tertentu. Bahwa sekalipun dalam politik hukum di Indonesia nuansa politis dalam pembuatan UU dapat saja dibenarkan sebagai suatu ajaran dan keputusan politik yang menyangkut kebijakan publik, namun nuansa politis di sini tidak mengacu pada kepentingan sesaat yang sempit akan tetapi “politik hukum” yang bertujuan mengakomodir pada kepentingan kehidupan masyarakat luas dan berjangka panjang.

Sebagai contoh kecil lahirnya Undang- undang Ketenagakerjaan No.25 tahun 1997 yang mulai diberlakukan pada tanggal 01 Oktober 2002 ( berdasarkan Perpu No.3 tahun 2000 yang telah ditetapkan sebagai UU berdasarkan UU No. 28 tahun 2000), namun belum genap berumur 6 bulan UU tersebut berlaku UU tersebut telah dicabut pada tanggal 25 Maret 2003 dengan diundangkan lagi UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengganti UU No.25 tahun 1997.

Silih bergantinya undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia tidak dapat lepas dari adanya kekuatan tarik-menarik kepentingan antara kepentingan tenaga kerja dengan kepentingan para Pengusaha yang konon kepentingan para Pengusaha tersebut diperjuangkan melalui mereka yang sekarang disebut sebagai “Politisi Busuk”.

Dan pada akhirnya sudah dapat ditebak keberadaan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut dalam praktiknya lebih memihak kepada kalangan Pengusaha. Banyak lagi perundang- undangan kita lainnya yang mengalami nasib senada dengan itu, dan itu semua terjadi karena faktor politis yang bertujuan sempit dari para Pembuat undang-undang.

Sedang Mafia Peradilan di sini lebih dimaksudkan pada hukum dalam praktik yang ada di tangan para Penegak Hukum dimana secara implisit “hukum dan keadilan” telah berubah menjadi suatu komoditas yang dapat diperdagangkan.

Hukum dan keadilan menjadi barang mahal di negeri ini. Prinsip peradilan yang cepat, biaya ringan dan sederhana sulit untuk ditemukan dalam praktik peradilan. Di negeri ini Law Enforcement diibaratkan bagai menegakkan benang basah kata lain dari kata “sulit dan susah untuk diharapkan”. Tapi kita masih punya harapan gerakan Anti dari kedua hal tersebut. Anti mafia peradilan dan anti-korupsi, gerakan satu total dari elemen-elemen dari Penegak Hukum. Shambala menanti di ujung perjuangan penulis, pembaca dan Penegak hukum. Bersemangatlah, para pemenang pastilah Pemihak Kebenaran.

Standard