On Law

Manuver Bervisi Sempit Ketika Partai Terhimpit

Yang Dipertuan SBY

Partai Demokrat menghadapi prahara besar. Katakan prahara tersebut menghimpit peluang partai ini untuk memenangi pesta demokrasi akbar medio 2014 kelak. Mesin partai tentunya bergerak dan digerakkan oleh para kadernya, hingga hari ini tercatat beberapa pengurus diaras teratasnya ditetapkan sebagai tersangka. Prahara dimulai dari penetapan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka korupsi pembangunan wisma Atlet yang kemudian membeberkan banyak keterangan terkait kasus korupsi oleh pejabat partai. Tertangkapnya Nazarudin membawa rentetetan peristiwa lain termasuk Andi Malarangeng yang mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada tanggal 7 Desember 2012 karena ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang.

Kemudian Anas Urbaningrum, saat itu Ketua Umum Partai Demokrat, mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat karena terjerat kasus terkait kepemilikan mobilnya. Pengunduran diri ini sesuai dengan isi pakta integritas yang ditanda tanganinya pada tanggal 14 Februari 2013. Salah satu poin dari pakta integritas tersebut berbunyi ‘Bila saya ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus korupsi saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di Partai Demokrat dan siap menerima sanksi pemecatan dari dewan kehormatan partai.

Banyak persoalan turunan yang muncul dari diciduknya para petinggi partai oleh penegak hukum. Beberapa permasalahan yang kemudian muncul adalah siapa yang akan memegang kendali partai, bagaimana mengatasi kebingungan kader partai secara internal karena atasannya justru terjerat persoalan hukum, bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap partainya. Muara dari semua persoalan tersebut adalah bagaimana mengamankan posisi kuasa nanti pada Pemilu 2014?

Menghadapi kenyataan bahwa semua persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan cara prosedural biasa, para petinggi partai kemudian mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan ini menghasilkan delapan solusi yang disebut sebagai langkah penyelamatan partai. Langkah-langkah ini dinilai penting bagi ketahanan partai demi menghadapi pemilu 2014 yang banyak persiapannya sudah dimulai dari kesempatan paling dini. Langkah penyelamatan Partai Demokrat poin ke-2 menyebutkan, ‘Segala keputusan, kebijakan, dan tindakan partai ditentukan dan dijalankan Majelis Tinggi partai. Ketua Majelis Tinggi partai mengambil keputusan dan arahan yang penting dan strategis’. Kemudian pada poin ke-7 menyatakan, ‘Sementara langkah penyelamatan diambil Ketua Majelis Tinggi, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diberi kesempatan untuk memfokuskan diri menghadapi masalah dugaan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Demokrat siap memberi bantuan hukum kepada Anas’. Kesimpulan sederhana dari dua poin tersebut adalah kendali operasi sekaligus arahan utama partai kembali pada yang memegang posisi penting di Majelis Tinggi yang salah satu dan atau yang paling utama, tidak lain adalah SBY sendiri. Praktis dengan adanya delapan langkah penyelamatan partai ini bertambahlah agenda sang Ketua Majelis Partai yang sayangnya juga adalah Presiden Republik Indonesia.

Melalui delapan langkah penyelamatan partai, Ketua Majelis Tinggi menegaskan kembali kuasanya terhadap partai yang ia dirikan. Kuasa ini tidak main-main karena SBY-lah koordinator penggagas, pencetus sekalgus Pendiri Partai Demokrat atau setidaknya itulah yang jelas terpampang pada laman ‘Sejarah Pembentukan dan Pendirian Partai Demokrat’ pada situs resmi Partai Demokrat. Bahwa partai ini didirikan pada tahun 2001 demi mengusung SBY agar dapat bersaing di Pemilu 2004.  Melihat kembali sejarah pendirian partai Demokrat, dari situs resmi Partai Demokrat dijelaskan, ‘Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001’. Partai ini bahkan dibuat pelaksanaan pendiriannya pada hari ulang tahun SBY yang ke-52. Maka teranglah bahwa ikatan batin antara SBY dan partainya sangat kuat, sedemikian loyal pula para pengikutnya untuk memuliakan sosok SBY.

Perlu kiranya untuk memantau aktivitas Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini. Bukan karena sekarang media sedang panas-panasnya membahas nasib partai ini. Bukan pula lantaran para petingginya yang terjerat sangkaan tindak pidana korupsi. Tapi, perlu karena Sang Ketua juga adalah Presiden Republik Indonesia. Presiden RI, yang mana menganut sistem presidensial, bukan hanya sebagai kepala Negara tapi juga kepala pemerintahan. Bahwa dalam sistem presidensial tanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan ada ditangan Presiden juga sebagai panutan bagi segenap bangsa Indonesia karena dialah sang Kepala Negara.

Fakta bahwa berjalannya negara sebagaimana amanah konstitusi berada ditangan Presiden menimbulkan konsekuensi yang dalam. Presiden RI harus bekerja secara lahiriah, keseharian melaksanakan kewajiban sebagai Presiden. Pekerjaan Presiden juga meliputi ranah immaterilnya, untuk sepenuh hati mengabdikan diri untuk Indonesia. Sangat disayangkan, berita yang mengalir melalui berbagai media justru menggambarkan betapa sibuknya Sang Ketua Majelis Tinggi yang juga Presiden RI ini mengurusi partainya. Perhatian tak terbagi bagi Indonesia bernilai mutlak penting bagi bangsa ini mengarungi belantara politik internasional, persoalan pendidikan nasional, pengaturan organisasi masyarakat, permasalahan jaringan pengaman keuangan nasional, persepakbolaan nasional, dan urusan lain yang seakan tidak ada habisnya.

Bijak dari hati dan pikiran jugalah mulia, apalagi jika dimula dari sang Kepala Negara. Saat ini memang dapur setiap partai sedang berasap banyak-banyaknya demi menghasilkan masakan istimewa menyambut hajat demokrasi bangsa. Tapi jugalah mulia jika menyikapi dengan usaha memaksimalkan pesta demokrasi demi lancar pendidikan politik bagi warga negara, mewujudkan iklim demokrasi yang kondusif, menciptakan suasana damai antar sesama bangsa Indonesia. Presden RI adalah seorang yang memandang peta Indonesia hanya satu warna satu kesatuan karena memang Negara kesatuan, bukan merah, kuning atau biru atau warna-warna lain yang menyimbolkan adanya golongan tertentu mendapat perhatian lebih. Melihat warna-warni keberagaman tentu butuh visi yang tajam melihat, tidak sempit menghimpit, apalagi sekedar manuver politik ketika partai dalam posisi sulit.

Advertisements
Standard