On Law

Quo Vadis Kebebasan Berserikat

freedomKebebasan multi matra

Manusia membutuhkan kebebasan. Kebebasan adalah bahasa sederhana yang mengejawantahkan kewenangan manusia untuk berkehendak. Kehendak membawa siapapun untuk bisa bergerak mewujudkan perubahan.Kebutuhan akan kebebasan menjadi prasyarat karsa, karya dan budaya. Hasil dari kebebasan manusia untuk menentukan pilihan, berfikir dan menjalankan kehendaknya dapat langsung dirasakan sebagai titik-titik peradaban yang tersebar sepanjang sejarah.

Dalam tataran teoritis kebebasan terasa diberbagai bidang, diantaranya politik-hak, ekonomi dan kebebasan moral. Kebebasan moral diartikan sebagai kebebasan seseorang untuk menentukan sendiri moralnya, apakah itu buruk dengan menyebarkan keburukannya atau berdarma dengan semangat pengabdiannya. Kebebasan ekonomi bercirikan merdekanya seseorang untuk berwirausaha menyelenggarakan perdagangan dengan siapapun dengan cara bagaimanapun. Secara politik, kebebasan bernilai utama harus bebas. Dengan terkekangnya intensi politis seseorang maka berpotensi menghambat jalannya demokratisasi.

Sederhananya, konsep kebebasan terdapat tiga pertanyaan yang harus dijawab: Siapakah subjek kebebasan? Apa penghalang kebebasan? Apa tujuan kebebasan? Bertolak dari ketiga pertanyaan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kebebasan berarti bebas atau merdekanya seseorang atau sekelompok orang dari kekangan orang atau hal lainnya untuk melakukan sebuah pekerjaan atau untuk menjalankan kehendaknya.

Tujuan berkebebasan

Tujuan manusia dalam berkebebasan adalah mewujudkan kebebasan itu sendiri. Atau setidaknya demikianlah yang dikatakan Lord Acton[1]. Jadi kebebasan manusia untuk mentukan nasib sendiri maupun persamaan derajat untuk menuntuk hak adalah tujuan dari kebebasan itu sendiri. Secara alamiah nalar manusia akan selalu berusaha menunjukan antara ‘bagaimana sesuatu dapat terjadi’ dan ‘apa manfaat dari sesuatu tersebut’. Tujuan kebebasan memang adalah untuk kebebasan itu sendiri, sehingga pertanyaan pertama telah terjawab. Tapi, secara nalar pula akan dipertanyakan, apa manfaatnya? Secara fungsional kebebasan menjadi prasyarat terwujudnya visi seseorang atau kelompok tertentu. Sederhananya, konstrain yang membatasi atau tidak bebasnya seseorang harus dihilangkan sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan apa yang menjadi tujuannya.

Kebebasan tujuan sekaligus cara menempuh pendidikan. Demikian pentingnya kebebasan bagi Paulo Freire, seorang tokoh pendidikan Brasil dan teoretikus pendidikan yang berpengaruh di dunia[2], hakikat pendidikan adalah pembebasan atau perubahan mind set. Hal yang penting dalam sudut pandang pendidikan yang membebaskan adalah agar manusia merasa menjadi tuan dalam pemikirannya sendiri, dengan berdiskusi tentang pikiran dan pandangannya tentang dunia dengan orang-orang disekitarnya[3].

Pembebasan pikiran sebagai hakikat pendidikan dapat meliarkan imajinasi sekaligus mengawasinya dengan nilai-nilai luhur warisan budaya. Imajinasi dapat membuka ruang-ruang ketidakmungkinan, suatu nilai yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan yang senantiasa menuntut inovasi. Bahkan oleh ilmuwan Fisika kenamaan, Albert Einstein, imajinasi didaulat sebagai hal yang lebih penting dari pengetahuan. Tidak jarang pengetahuan justru mengekang kita dan membiarkan ide-ide tertutup formulasi paten. Tetapi, imajinasi selalu dapat membantu mengatasinya dengan berfikir diluar ketentuan dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan. Disaat tertentu malah imajinasi menjangkau batas-batas terliar, disinilah peran nilai-nilai luhur budaya agar dapat mengontrol dan mengarahkan imajinasi agar dapat terus bermanfaat tanpa meninggalkan mudharat tersisa.

Manusia butuh berserikat

Dua belas tahun silam mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat menduduki tempat-tempat pusat pemerintahan. Ribuan orang berkumpul dalam satu suara menuntut Reformasi. Mereka menuntut sistem politik checks and balances, supremasi hukum,  ditegakkannya penghormatan HAM, kebebasan berpendapat, dan satu hal yang tak kalah penting: kebebasan berkumpul dan berserikat. Tuntutan dipenuhi dalam amandemen Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan berserikat dijamin sebagai salah satu hak asasi dalam UUD 1945, yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul tersebut adalah cara mengeluarkan pendapat dan aspirasi atau hasil pemikiran yang disalurkan dengan cara bekerja sama dengan orang lain yang memiliki pemikiran dan aspirasi yang sama[4].

Pernah mendengar istilah aksioma? Aksioma adalah asumsi dasar yang tidak dipertanyakan apa sebabnya hanya karena setiap orang sadar akan kebenarannya[5] dan definsinya begitu mendasar hingga secara universal dapat jelas berarti bagi setiap individu. Kebebasan berkumpul dan berserikat adalah aksioma bagi manusia, karena secara alamiah manusia adalah mahluk sosial. Kegiatan apapun yang dilakukannya, dalam pengembangan akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Beberapa orang senang untuk berkumpul sesuai hobinya, lainnya merasa memiliki visi yang sama dengan orang di organisasi. Sisanya bisa saja berlatar belakang sama hingga terasa ada perasaan senasib sepenanggungan untuk kemudian membentuk perkumpulan. Perkumpulan sesuai apa yang menjadi tujuannya masing-masing, ada yang butuh perlindungan, menjalankan misi dari amanah visi organisasi atau mungkin sekedar berkumpul dengan teman-teman berlatar belakang sama. Perserikatan bisa muncul dengan banyak sekali variasi, tapi poinnya adalah manusia butuh berserikat dan berkumpul. Titik.

Sebagaimana posisi aksioma yang akan berimplikasi luas, kebebasan berkumpul dan berserikat juga berperan sebagai unsur yang  sangat esensial dalam  suatu masyarakat yang demokratis untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat.

Ketika kebutuhan berserikat menemui hambatan dari kuasa lain maka kebebasan berserikat akan menjadi tuntutan. Hambatan kuasa lain ini bisa berbentuk macam-macam, bisa saja dengan ancaman penyulitan administrasi, penyerangan sekretariat, ancaman kekerasan, dll. Sederhananya, sekelompok orang dalam berkegiatan harus mengadakan kontak dengan Ormas lain demi terjaminnya keamanan, hal ini yang ditengarai sebagai hambatan kuasa lain yang mengancam kebebasan berserikat. Aktivitas apapun selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum maupun norma yang umum dimasyarakat maka wajib bagi warga negara yang baik untuk dapat menghormatinya.

Berserikat, sebagaimana diungkapkan sebelumnya wajib dijaga untuk dapat bebas. Akan tetapi, bebas yang dimaksud adalah bebas dengan batasan agar tidak berbenturan dengan undang-undang, ketertiban umum, norma yang berlaku di masyarakat dan tentu saja bebasnya harus juga menghormati kebebasan kelompok lain untuk beraktivitas. Lalu, bagaimana jika sudah terjadi ancaman kekerasan atau malah sudah memaksa penghentian acara dengan tindak kekerasan? Pendapat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X (11/5), “Pembubaran diskusi yang berujung kekerasan sudah masuk dalam ranah kriminalitas.” Hal ini memicu siapapun untuk mendefinisikan kembali makna kebebasan berserikat dan berkumpul, apabila perserikatan atau perkumpulan malah mencelakai yang lainnya.

Sejatinya, kebebasan berserikat adalah kebebasan yang mengikat siapapun didalamnya agar saling menghormati. Apabila kemudian hari terjadi gesekan antar kelompok maka kelompok satu boleh menyuarakan ketidaksetujuannya dengan cara tertib dan tidak melanggar hukum yang lain dapat menyelenggarakannya dalam situasi yang aman. Ide lawan ide. Hal ini tentu saja tidak dapat terjadi dengan sendirinya, perlu di fasilitasi, misalnya dapat dijamin keamanannya oleh Polisi. Dengan adanya jaminan keamanan dari pihak kepolisian, semua pihak dapat menjalankan aktivitasnya masing-masing, dan pada ujungnya terjamin pula kebebasan berserikat sebagaimana seharusnya.

Penawaran satu dalam kebersamaan

Penawaran tentang satu dalam kebersamaan sudah dituangkan jauh sebelum semua persoalan terjadi. Kembalikan ingatan kita, perjuangan bangsa ini ketika mengais kemerdekaan dahulu. Semua kelompok satu suara untuk menentang penjajah, tapi tidak satu itikad untuk menentangnya dalam satu kesatuan. Hingga akhirnya semua bersatu. Kesatuan berbungkus semangat kebersamaan dan perasaan senasib sepenanggungan. Tidak lagi bangsa ini terpecah reinkarnasi ‘devide et impera’ dalam konflik perbedaaan berpendapat yang berujung kekerasan. Tidak lagi bangsa ini terpecah menjadi kelompok-kelompok, semua terpisah memiliki ideologi dan metode perjuangan masing-masing. Bangsa Indonesia itu satu. Persatuan dan kesatuan.

Kebebasan berserikat dapat dinilai damai bukan saja ketika tidak terjadi kegiatan yang mengancam keamanan dan ketertiban serta tidak melanggar hak asasi orang lain melainkan juga yang menjalankan agar dapat mengatur asas dan tujuannya supaya tidak bertentangan dengan dasar negara  dan hukum yang berlaku.


[1] suatu etika sosial yang menganjurkan kebebasan dan kesetaraan secara umum.” – Coady, C. A. J. Distributive Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy, editors Goodin, Robert E. and Pettit, Philip. Blackwell Publishing, 1995, p.440. B: “Kebebasan itu sendiri bukanlah sarana untuk mencapai tujuan politik yang lebih tinggi. Ia sendiri adalah tujuan politik yang tertinggi.”- Lord Acton

[3] Jaana Fernandes, dkk. Praxis. p 5. The Paulo Freire Institute University of California, Los Angeles

[4] Jimly Asshidiqie, Sekretariat Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005

[5] Definsi Axiom dari Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation.

Advertisements
Standard